Kelemahan KPK dalam menangani kasus

KPK (Komisi Pemberantsan Korupsi) yang mempunyai visi “Menjadi lembaga penggerak pemberantasan korupsi yang berintegritas, efektif, dan efisien”. Di Indonesia lembaga inilah yang bertugas untuk membasmi korupsi di negri ini. Tentunya dengan berkoordinasi dengan lembaga tinggi lainnya yang membantu Indonesia bebas korupsi. Kali ini KPK lebih banyak menyoroti korupsi yang berada dalam anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang akhir-akhir ini banyak melakukan penyimpangan. Sebelumnya KPK pernah mengusut kasus simulator SIM di Korlantas Polri. Selain kasus tersebut menurut sumber dari website KPK sudah menangani kasus 285 dalam 8 tahun. Bukan hal yang mudah bagi KPK untuk mengusut kasus tersebut banyak pro dan kontra yang mewarnai.

Kasus yang sedang di tangai oleh KPK sekarang adalah Kasus suap DPID yang melibatkan Mantan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Wa Ode Nurhayati yang divonis enam tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subside kurungan enam bulan. Politisi Partai Amanat Nasional ini terbukti bersalah dalam 2 dakwaan sekaligus yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Wa Ode di nyatakan terbukti menerima hadiah atau janji, dalam hal ini menerima commitment fee sebersar 5,5 miliar rupiah dari pengusaha Fahd El Fouz untuk mengurus anggaran Dana Penyesuaian Infrastrukstur Daerah (DPID) tahun 2010 di tiga kabupaten, yakni Aceh Besae, Pidie Jaya dan Bener Meriah. Yang lenih memberatkan Nurhayati adalah tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.

Hukuman yang di terima oleh Wa Ode Nurhayati menurut saya terlalu ringan, dia telah mengelapkan uang sebesar 5,5 miliar tetepi ia hanya menerima ganti rugi sebesar 500 juta dan hukuman penjara 6 tahun, mungkin hukuman itu sudah sesuai dengan UU tetapi apakah akan menimbulkan efek jera bagi koruptor ? uang mereka banyak, mudah saja untuk sogok lagi sana sini dengan lebih meringankan hukuman mereka, tidak adil bagi kami pihak yang di rugikan, itu uang kami, tapi di salah gunakan untuk keperluan pribadi. Dana yang seharusnya di nikmati oleh masyarakat kecil malah di nikmati oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sebaiknya KPK lebih bertindak tegas dalam menangai kasus serupa, jangan mudah tergiur oleh uang, jangan memperlambat kasus yang bergulir-gulir terlalu lama dan harusa adil siapun yang terlibat kasusnya harus di usut dan jika terbukti bersalah, hukuman nya harus setimpal dengan apa yang telah ia lakukan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s