BP Migas menjadi Unit Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas

Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) adalah ‘Badan Pelaksana’ yang dibentuk oleh permerintah untuk berbisnis (menandatangani kontrak bisnis) dengan para investor (Kontraktor Kontrak Kerjasama/KKKS) atau perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia.

Pembentukan BP Migas adalah sebagai bantalan atau buffer/ firewell agar pemerintah tidak terekspos terhadap resiko bisnis.

Berita yang ada saat ini sedang menyoroti tentang BP Migas , ada pro dan kontra tentang pembubaran BP Migas ini di sisi lain menurut beberapa orang BP Migas ini dapat menguntungkan pemerintahan sector hulu migas. Tapi Makhamah Konstitusi berpendapat lain, menurutnya BP Migas itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta tidak bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Gde, Direktur Pengendalian Operasi BP Migas, dibentuknya BP Migas sebagai badan pelaksana ini buffer/firewall agar pemerintah tidak terekspos terhadap risiko bisnis. Kalau kini buffer tersebut dicabut maka dapat dimaknai pemerintah yang harus berkontrak langsung dengan investor. Jika pemerintah langsung berkontrak dengan investor, maka risiko bisnis di sektor hulu migas menjadi risiko pemerintah, kecuali jika pengelolaan kegiatan hulu migas diubah dari rezim pertambangan umum. Perubahan dari bentuk ‘kontrak’ menjadi ‘izin’ dampaknya akan sangat luas bagi industri hulu migas.

Namun MK tetap memutuskan bahwa BP Migas harus di bubarkan, MK menyatakan Frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1), frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1), frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Langkah pembubaran BP Migas oleh MK ini dinilai sangat tepat. Sebab, BP Migas yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat. “Pertentangan dengan konstitusi itu disebabkan oleh tata kelola BP Migas tidak bisa digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu tidak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33,”

Setelah dibubarkannya BP Migas, pemerintah memutuskan untuk membentuk Unit Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas. Peraturan Presiden ini akan mengatur kewenangan dari BP Migas menjadi Unit Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas di Kementrian ESDM. Fungsi dari Unit Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas ini akan sama dengan fungsi  BP Migas terdahulu. Keputusan untuk membentuk unit usaha ini bertujuan mencegah kevakuman usaha hulu migas. Selain itu, unit usaha ini untuk menjamin semua aktivitas dan kontrak-kontrak tetap berjalan sebagaimana mestinya. Adapun terkait karyawan, pembiayaan dan aset BP Migas akan dialihkan seluruhnya ke unit usaha baru tersebut. Untuk anggarannya, akan diberikan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

referensi :

Detik Finance

Kompas.com

One thought on “BP Migas menjadi Unit Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas

  1. “A leader in well testing and early production facilities for the oil & gas industry”

    As a group company with world-class capabilities in well testing and fluid, our top priority is to offer the best service for business-based energy and resources in Indonesia. Dwipa Group was established as a company providing Non Destructive Testing for the oil and gas industry. We believe that through commitment, determination and passion for growth, opportunities are endless

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s